RUU Sisdiknas “Versus” Standar HAM

RUU Sisdiknas “Versus” Standar HAM


Oleh Mohammad Farid


SETELAH mendapat kritik dari berbagai kalangan, Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasionalmengalami beberapa perubahan terutama menyangkut ketentuan pendidikan agama. Meski demikian, beberapa masalah terutama yang berhubungan dengan kesesuaian RUU atas standar-standar hak asasi manusia belum ditangani memadai. Tulisan ini mengulas tingkat keselarasan RUU atas standar HAM yang diakui secara universal, terutama hak atas pendidikan.


Rujukan utama ulasan ini berdasar dua fakta HAM paling relevan: International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya–KIHESB (belum diratifikasi oleh Indonesia), serta Convention on the Righst of the Child atau Konvensi Hak Anak–KHA (sudah diratifikasi melalui Keppres No 36/1990). Sebagai tambahan, General Comment 13 (1999) dari Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyangkut ketentuan Pasal 13 KIHESB tentang hak atas pendidikan juga dijadikan dasar rujukan mengingat Komite berwenang memberi interpretasi otoritatif atas ketentuan-ketentuan Kovenan.


Khusus menyangkut ketentuan pendidikan agama dan pengakuan resmi negara atas agama (atau agama-agama) , ulasan ini mau tidak mau bersinggungan dengan hak dan kebebasan sipil.



Pendidikan-kebebasa n beragama


Pendidikan agama menjadi salah satu isu dalam hak atas pendidikan. KIHESB merumuskan (Pasal 13 Ayat 3), “Negara-negara peserta berupaya menghormati kebebasan orangtua (atau wali…) dan menjamin pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai keyakinan mereka”. Dengan demikian, ketentuan RUU (Pasal 13 Ayat 1 huruf a) yang mengakui hak peserta didik untuk “mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” dapat dikatakan sebagai upaya negara menghormati dan menjamin hak para murid sesuai HAM internasional.


Meski demikian, perlu disadari, KIHESB tidak menentukan bahwa yang mengajarkan pendidikan agama harus yang beragama sama dengan (para) murid. Ketentuan bahwa pengajar harus seagama dengan yang diajar, kiranya dilatarbelakangi corak pendidikan agama di sekolah-sekolah di Indonesia yang menekankan pada kepatuhan menjalankan ibadah agama, tidak mengajarkan agama sebagai suatu ilmu pengetahuan. Praktik pendidikan agama seperti ini kiranya akan senantiasa menimbulkan ketegangan yang entah kapan kesudahannya.


Praktik pendidikan agama demikian, jika dikaitkan ketentuan Pasal 38 Ayat 1 huruf a dari RUU yang menjadikan pendidikan agama sebagai kurikulum wajib di tingkat pendidikan dasar dan menengah, menjadikan RUU berpotensi melanggar HAM karena-seperti diketahui umum-kebebasan beragama seperti dirumuskan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik harus diartikan sebagai meliputi kebebasan untuk tidak beragama. Dengan demikian, memaksa peserta didik memilih untuk tidak (atau belum) beragama untuk menjalankan ibadah agama dalam praktik pendidikan agama di sekolah-sekolah akan menjadi suatu bentuk pelanggaran HAM.


Sebenarnya jika pendidikan agama diajarkan lebih sebagai pengetahuan, sebagaimana saran Komite Hak-hak Ekonomi-Sosial- Budaya, “…mengajarkan pelajaran seperti sejarah umum agama-agama dan etika… secara obyektif dan tidak bias…” (General Comment 13, paragraf 28), maka ketegangan kiranya akan bisa bisa dinetralisir.

Pendidikan agama sebagai pengetahuan sebagaimana saran Komite itu, misalnya, dengan mengintroduksi suatu mata pelajaran “Agama-agama Besar di Dunia”, pengajarannya tidak perlu dilakukan oleh guru yang seagama dengan agama peserta didik. Selain itu, ia tidak melanggar HAM-nya peserta didik yang memilih untuk tidak (atau belum) beragama karena toh tidak memaksa murid untuk menjalankan ibadah agama yang tidak dipeluknya.


Pengakuan resmi negara


Berkait isu pendidikan agama dalam RUU Sisdiknas adalah ketentuan tentang pengakuan negara yang dibatasi hanya pada beberapa agama (Pasal 31 Ayat 1 berikut penjelasannya) . Ketentuan ini, selain dalam dirinya merupakan pelanggaran HAM (sipil-politik) , juga dapat merembet pada pelanggaran hak atas pendidikan (ekonomi-sosial- budaya) karena dengan mudah bisa dipakai sebagai dalih untuk membatasi mana agama yang boleh dan tidak boleh diajarkan.


Komite Hak-hak Ekonomi-Sosial- Budaya dalam General Comment 13 (paragraf 28) berpandangan, pendidikan umum yg mengajarkan agama atau keyakinan tertentu saja bertentangan dengan ketentuan KIHESB Pasal 13(3) kecuali dibuat aturan bagi pengecualian atau alternatif secara nondiskriminatif yang bisa mengakomodasi harapan orangtua atau wali murid.


Ketentuan pembatasan agama resmi seperti itu merupakan langkah mundur, mengingat di Indonesia belum pernah ada pembatasan pengakuan seperti itu. Yang pernah ada ialah pembatasan menjalankan ibadah agama minoritas di tempat umum. Itu pun dilakukan dengan keppres dan sudah dicabut dengan keppres pula.



RUU Sisdiknas vs standar HAM


Selain masalah yang masih tersisa di wilayah pendidikan agama (ditambah pengakuan resmi negara atas agama), RUU Sisdiknas juga mempunyai banyak masalah mengenai kompatibilitasnya dengan standar KIHESB dan KHA menyangkut hak atas pendidikan. Mengenai tujuan pendidikan misalnya, beberapa standar universal-seperti pendidikan akan diarahkan pada pengembangan rasa hormat pada HAM dan kebebasan dasar serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB; rasa hormat pada orangtua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai anak; rasa hormat pada lingkungan alam; dan penyiapan anak untuk menjadi anggota masyarakat bebas yang bertanggung jawab dalam saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan antarjenis kelamin, dan persahabatan di antara semua kelompok rakyat, etnik, bangsa, dan agama, serta orang-orang dari kelompok masyarakat adat-tidak dijamin RUU ini.


Standar universal penting lainnya, menyangkut pendidikan dasar wajib dan gratis disikapi secara mendua oleh RUU. Sementara beberapa ketentuan (Pasal 7[1]; 12[2]; 35[2]) menjamin pendidikan dasar wajib dan gratis, ketentuan-ketentuan lain (misalnya Pasal 13[2.b]) mewajibkan peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.

Sifat mendua RUU juga muncul sehubungan prinsip nondiskriminasi. Meski RUU secara eksplisit menegaskan prinsip ini (Pasal 5 Ayat 1), namun dalam ketentuan-ketentuan operasionalnya, RUU ini hanya mengakui prinsip nondiskriminasi bagi warga negara (Pasal 6[1]). Sementara bagi warga negara asing (WNA), meski hak mereka atas pendidikan dijamin, namun pemenuhannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 13[4]). Ini menyisakan persoalan tentang bagaimana menjamin agar PP kelak tidak diskriminatif terhadap hak pendidikan WNA. Isu krusial lain dalam hal ini ialah mengenai anak-anak yang tidak berkewarganegaraan atau yang belum jelas status kewarganegaraannya yang berdomisili di wilayah Indonesia. Apakah hak mereka atas pendidikan harus diingkari karena ketiadaan status kewarganegaraan?


Standar penting lain yang ada dalam KHA yang tidak dijamin RUU ialah berkenaan penegakan disiplin di sekolah. KHA (Pasal 28 Ayat 2) menetapkan negara menjamin agar disiplin di sekolah diselenggarakan sesuai martabat kemanusiaan anak. Komite Hak Anak PBB merekomendasikan penghapusan penghukuman fisik (corporal punishment) sehubungan standar ini. Meski demikian, dan walau di Indonesia telah terjadi beberapa kasus penghukuman fisik yang membawa akibat fatal pada murid, RUU bahkan hingga ke ketentuan pidananya sama sekali tidak menjamin perlindungan peserta didik dari penghukuman fisik.


Singkatnya, RUU Sisdiknas masih menyisakan aneka masalah termasuk yang menyangkut tingkat kompatibilitasnya atas standar-standar HAM. Lalu mengapa tergesa-gesa untuk mengesahkannya?


Mohammad Farid Aktivis Hak Anak, Anggota Komnas HAM


Sumber : http://www2. kompas.com/ kompas-cetak/ 0305/24/opini/ 318139.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: